Presiden ke-3 Republik Indonesia BJ Habibie tidak mengetahui permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah saat ini sehingga penyelesaian peristiwa
Mei tahun 1998 masih tersendat.
Habibie meminta keluarga dan pendamping korban peristiwa tersebut untuk mengumpulkan dokumen-dokumen tragedi kemanusiaan tersebut.
“Nanti serahkan dokumennya ke
Komnas Perempuan, saya yang sampaikan langsung ke
Presiden Jokowi,” kata Habibie dalam acara bertajuk Pidato Kebangsaan di Lokasi Pemakaman Massal Korban Tragedi
Mei 98, di
TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur, pada Senin 8 Mei 2017.
Acara itu diadakan oleh
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).
Habibie diundang karena dianggap sebagai tokoh yang mau mendengarkan dan menanggapi keresahan para korban.
Habibie juga dinilai sebagai tokoh yang menolak kekerasan, menyatakan permintaan maaf kepada korban, dan mengupayakan pembentukan tim pencari fakta ketika menjabat
Presiden RI.
Menurut
Habibie, penyelesaian tidak dilakukan di masa jabatan pemerintahnya dengan alasan persatuan bangsa. Saat itu bangsa
Indonesia masih dalam masa transisi.
“Dari sistem otoriter ke demokrasi,” ujar
Habibie.
Menurutnya jika dipaksakan kondisi Indonesia akan seperti
Uni Soviet yang akan terpecah. Negara adidaya ini pecah menjadi
17 negara saat transisi. Padahal mereka tidak semajemuk
Indonesia.
“Prediksi bisa terpecah
20-30 negara jika kita paksakan,” ujarnya.
Habibie juga mengkritik mereka yang ingin menganti ideologi dengan berbasiskan
agama.
Pancasila merupakan ideologi persatuan kita.
Agama harus bersinergi dengan budaya yang majemuk.
“Keyakinan yang bernama NKRI” , katanya.
Tragedi
Mei 1998 adalah kerusuhan rasial terhadap
etnis Tionghoa yang terjadi di Jakarta dan beberepa daerah lain pada
13-15 Mei 1998. Satu hari sebelumnya, empat mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi
12 Mei 1998. (Sumber)
Setidaknya akan ada beberapa nama yang akan kembali menjadi isu hangat di
Nusantara, menanggapi berita diatas, salah satunya adalah
Prabowo.
Nusantara memang penuh luka sejarah, ketika peristiwa peralihan kekuasaan dari rezim
Soeharto (Orde Baru) yang digulingkan atau bisa kita sebut reformasi, adalah sikap dari hampir semua elemen yang muak dengan para oligarki dan tirani yang menguasai negeri ini selama
32 tahun lamanya. Kemudian, setelah
Soeharto lengser, puncak kekuasaan jatuh kepada
Habibie, yang kala itu menjad
wakil presiden.
Namun pada kenyataannya dimasa peralihan kekuasaan, tidak sedikit yang menginginkan posisi jabatan itu
(Presiden), hingga banyak oknum ataupun personal yang berusaha untuk “mengambil-alih” tampuk kekuasaan. Hingga melahirkan banyak tragedi, akan tetapi hingga saat ini tragedi yang terjadi, masih meninggalkan tanya. Dan penuh praduga, salah satu yang diisukan atau disinyalir ikut terlibat adalah
Pangkostrad Letjen Prabowo.
Dalam sejarah yang tercatat dan sempat menjadi buah bibir yang hangat pada masyarakat
Indonesia, bahwa
Prabowo terkena dua tuduhan yang cukup serius di era peralihan kepemimpinan
1998 yang penuh tragedi.
Dari sumber
indocropcircles dikabarkan dua tuduhan itu meliputi:
Tuduhan yang pertama,
Prabowo disangka menjadi dalang kerusuhan yang terjadi di bulan
mei 1998 yang banyak merengut nyawa dan terjadinya penjarahan, Kerusuhan yang sangat terindikasi melibatkan konflik yang terjadi di internal tubuh
ABRI.
Bahkan
Presiden Habibie membentuk
Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mencari keterlibatan
Prabowo dalam kerusuhan
1998. Hingga sampai saat ini hasil dari temuan
TGPF tidak pernah disampaikan ke masyarakat luas secara jelas, apa dan seberapa besar keterlibatan
Prabowo pada kerusuhan yang terjadi di tahun
1998 itu.
Tuduhan yang kedua,
Prabowo dicurigai akan mengambil alih paksa kekuasaan pasca tergulingnya
Presiden Soeharto dari kekuasaan yang digantikan oleh
Presiden Habibie.
“Kecurigaan itu berawal dari laporan Panglima
ABRI yang saat itu dijabat oleh
Jendral Wiranto melapor ke
Presiden Habibie bahwa ada konsentrasi pergerakan pasukan Kostrad dibawah komando
Prabowo di sekitar kediaman
Habibie…”
Pergerakan pasukan
Prabowo ini sangat dicemaskan oleh Presiden
Habibie, karena
Prabowo sebagai Panglima Kostrad membawahi pasukan sebanyak
11.000 personel tentara yang oleh Presiden
Habibie disikapi dengan memerintahkan
Wiranto untuk memberhentikan
Prabowo sebagai Pangkostrad dan diganti dengan Pangkostrad yang baru agar bisa menarik mundur pasukan kostrad yang sudah memasuki kota
Jakarta pada waktu itu.
Pada pilpres
2014, tuduhan terhadap
Prabowo kembali mencuat kepermukaan. Bahkan disinyalir juga terlibat penculikan terhadap beberapa aktivis. Dan dia membantahnya. Hal ini juga ramai dimedia pada pilpres
2014. Berikut saya sajikan diantaranya :
Sumber : Mantan Panglima
ABRI Jenderal Purn Wiranto buka-bukaan terkait kasus dugaan pelanggaran
HAM yang dilakukan
Prabowo Subianto pada
Mei 1998. Bagaimana tanggapan capres nomor urut
1 itu terkait manuver
Wiranto?.
Dalam salah satu pernyataannya,
Wiranto menyebut
Prabowo terlibat dalam aksi kerusuhan
Mei 1998. Ia juga membenarkan bahwa mantan Panglima Kostrad itu diberhentikan dari jabatannya.
Ditanya konfirmasi mengenai pernyataan mantan atasannya itu,
Prabowo tidak berkomentar banyak.
“Nggak, nggak. Tanya saja mereka,” kata Prabowo ketika ditemui di
Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Kamis (19/6/2014).
Sebelumnya,
Wiranto yang pernah menanyakan langsung kepada
Prabowo mengungkap, keputusan untuk menculik sejumlah
mahasiswa itu merupakan inisiatif
Prabowo.
(Liputan6)
——————————————–
Namun
Prabowo membantahnya, bahkan sebagian pendukungnya sebut bahwa dia adalah kambing hitam. Salah satu yang membela
Prabowo pada saat Pilpres
2014 adalah
Kevlin Zen.
Sumber :
Kivlan mengungkapkan, dalam kasus kerusuhan
Mei 1998, ada sekelompok orang yang merencanakan kerusuhan di suatu daerah. Ketika itu, Presiden
Soeharto sedang menunaikan ibadah haji.
“Mereka melakukan itu
(kerusuhan) dan mengendalikannya dari Bogor dengan telepon. Kalau saya buka ini akan jadi aib bangsa,” ungkap mantan
Kepala Staf Komando Strategi Angkatan Darat (Kostrad) itu.
Tak hanya itu,
Kivlan juga menuturkan,
Prabowo yang saat itu menjadi
Panglima Kostrad berusaha menjaga
Jakarta yang kondisinya sudah sangat genting.
“Kita kerahkan pasukan, dan dalam waktu dekat, berhenti terjadi pembakaran. Kalau tidak ada
Prabowo, Jakarta sudah hancur,” tukas
Kivlan.
(Kompas)
Mei 1998 memang penuh tragedi kemanusiaan, diantaranya peristiwa trisakti, penculikan aktivis, rasialis
etnis tionghoa, pembunuhan, dan seterusnya. Maka jika dikabarkan bahwa
Habibie akan serahkan dokumen tragedi
mei 1998 ke
Jokowi, hal ini akan sangat menarik.
Karena tidak sedikit masyarakat yang menginginkan kejelasan dalam luka sejarah.
Untuk diketahui, bahwa isu yang marak mengenai
SARA belakangan ini, jika kita lihat orang-orangnya, tidak sedikit diantaranya adalah pernah menjadi bagian dari kekuasaan
otoriter rezim orba.
Di ruang yang lain, sebetulnya dalam vonis terhadap
Ahok, ada sisi positif yang harus kita ketahui. Bahwa masyarakat kontemporer urban ataupun di kota-kota kecil di
Nusantara, jadi peka terhadap persoalan bangsa, yang selama ini tertidur.
Ibu Pertiwi seperti membangunkan ketertiduran selama ini. Lihatlah betapa banyak antusias masyarakat dan mencoba untuk peduli dengan apa yang terjadi, yang paling membanggakan adalah kaum perempuan yang kembali bersuara.
Hal ini adalah kebangkitan
Indonesia dalam konteks kesadaran untuk peka terhadap persoalan bangsa. Selama ini semua diam, jika pun ada ketimpangan, yang paling kerap turun jalan ataupun bersuara adalah aktivis, mahasiswa,
LSM, dst. Dan saat ini kesadaran masyarakat terbangun dengan sendirinya oleh berbagai peristiwa. Apapun teorinya, perlawanan yang baik adalah perlawanan yang muncul dari kesadaran sendiri untuk bergerak, bersuara, bukan oleh ajakan ataupun penunggangan. Bayangkan saja, emak2 bisa ngamuk saat ini karena mereka bilang “itu tidak adil” (kekekeke). Bayangkan juga begitu banyak yang ingin tahu sejarah
Nusantara saat ini, termasuk
tragedi 98. Mungkin
Ibu pertiwi membangunkan ketertiduran panjang selama ini melalui sosok
Basuki Tjahara Purnama (ahok) sekaligus
Jokowi.
Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan dan warna-warni kita menjadi satu.
Saya tekankan sekali lagi, bahwa isu yang marak mengenai
SARA belakangan ini, jika kita lihat orang-orangnya, tidak sedikit diantaranya adalah pernah menjadi bagian dari kekuasaan otoriter rezim orba. Jika
dokumen tragedi 98 akan diserahkan ke
Jokowi menjadi kenyataan, ini sungguh menarik.
Promo terbatas Welcome Bonus New Member tanpa Deposit sejumlah IDR 100.000 dibuka hanya pada pukul 09.00 - 15.00 WIB. Syarat dan ketentuan umum NBCBET berlaku. klik disini
Promo terbaru NBCBET First Deposit New Member Bonus 100% hingga IDR 2.500.000 Ayo daftar sekarang dan dapatkan bonus-bonus lainnya. klik disini
